PASURUAN – Anggaran belanja daerah Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan, sementara alokasi untuk belanja pegawai justru meningkat. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan keuangan daerah tahun anggaran 2026.
Berdasarkan laporan yang dipaparkan dalam pembahasan APBD, total belanja daerah Kabupaten Pasuruan tercatat mengalami penurunan sekitar Rp176 miliar dibandingkan alokasi sebelumnya.
Di sisi lain, anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai justru mengalami peningkatan hingga sekitar Rp218 miliar.
Belanja Daerah Mengalami Penurunan
Penurunan total belanja daerah mencerminkan adanya perubahan kemampuan dan kebijakan penganggaran pemerintah daerah. Sejumlah pos belanja harus disesuaikan dengan kondisi keuangan serta kebijakan fiskal yang berlaku.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menentukan skala prioritas agar program pelayanan publik dan pembangunan tetap dapat berjalan.
Anggaran Pegawai Justru Bertambah
Berbeda dengan total belanja daerah, alokasi belanja pegawai mengalami kenaikan. Tambahan anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembayaran hak dan kewajiban aparatur sipil negara (ASN), termasuk komponen belanja pegawai lainnya.
Kenaikan belanja pegawai menjadi perhatian karena terjadi ketika total anggaran belanja daerah justru mengalami penyusutan.
Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dikelola secara lebih cermat.
Pemerintah Diminta Tetap Prioritaskan Pelayanan Publik
Dengan adanya perubahan struktur anggaran tersebut, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap belanja memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pengelolaan anggaran diharapkan tetap mengutamakan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik.
Pembahasan mengenai struktur belanja daerah juga menjadi bagian penting dalam memastikan APBD Kabupaten Pasuruan tetap sehat dan mampu mendukung pembangunan daerah.
Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pasuruan selanjutnya akan membahas lebih lanjut rincian perubahan anggaran sebelum ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.


